Penyanderaan Pengemplang Pajak Bisa Sampai 1 Tahun

5/10/2016 11:06:24 AM

BANDUNG, (PR).- Tindakan penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Jabar I dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega terhadap HS adalah upaya akhir yang dilakukan pemerintah terhadap para pengemplang pajak. Penyanderaan ini umum dilakukan oleh Dirjen Pajak dan beberapa kali dilakukan di Indonesia.

Seperti dijelaskan dalam situs pajak.go.id, gijzeling dilakukan secara hati-hati kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya. Selain melibatkan aparat penegak hukum, Dirjen Pajak juga melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan penanggung pajak saat melakukan eksekusi penyanderaan.

Dalam melakukan gijzeling, penanggung pajak dititipkan ke rumah tahanan (rutan). Dalam kasus pengusaha HS, ia dititipkan ke Rutan Kebonwaru Bandung. Dirjen Pajak akan memastikan bahwa penanggung pajak menghuni sel yang terpisah dengan narapidana lainnya, sehingga menjamin keamanan dan keselamatan hingga dilunasinya utang pajak. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 bulan.

Masih dalam situs resmi Dirjen Pajak, data hingga Agustus 2015, masih terdapat 15.000 wajib pajak dengan nilai utang pajak Rp 100 juta atau lebih. Uapaya penyanderaan yang dilakukan Dirjen Pajak terhadap pengusaha HS di Bandung ternyata bukanlah yang pertama kali. Hingga pertengahan 2015, Dirjen Pajak telah menyampaikan usulan penyanderaan penanggung pajak kepada Menkeu terhadap 29 penanggung pajak yang merupakan wakil dari 18 wajib pajak badan dan 3 wajib pajak orang pribadi. Sesuai usulan tersebut, Dirjen Pajak telah memperoleh surat izin untuk melakukan penyanderaan dari Menteri Keuangan terhadap 23 orang yang merupakan penanggung pajak atas utang 14 wajib pajak badan dan 3 wajib pajak orang pribadi dengan total nilai utang pajak sebesar Rp 44,23 miliar.

Dari pelaksanaan penyanderaan tersebut, negara dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 11,52 miliar dan terhadap penanggung pajak yang telah melunasi utang pajaknya telah dilepaskan dari tempat penitipan sandera.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/05/09/penyanderaan-pengemplang-pajak-bisa-sampai-1-tahun-368660

9 Mei, 2016 - 19:08


Eselon I Kementerian Keuangan